Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pengadilan Negeri Batang Dengan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara

Batang - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pengadilan Negeri Batang Dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara Cabang Batang

Jumat, (5/1/24) telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Negeri Batang dengan Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Putra Nusantara tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada Pos Bantuan Hukum PN Batang.

Baca juga: PTPN I Regional 7 Hadirkan Saksi Ahli dan Saksi Fakta dalam Sidang Sengketa Tanah 4.650 Hektare di Blambangan Umpu

Pengadilan Negeri Batang diwakili oleh Wasis Priyanto, SH. MH (Ketua Pengadilan Negeri Batang) sedangkan LBH Putra Nusantara hadir Okto Hoseanto, SH selaku ketua, Angga Risetiawan, SH selaku sekretaris dan Nur Kholidin, SH selaku bendahara, Acara ini bertempat di Ruang Media Center PN Batang yang disaksikan oleh panitera Ratno, SH dan sekretaris PN Batang M.Abroer, SH para pegawai serta perwakilan dari LBH Putra Nusantara.

Saat ditemui media Okto Hoseanto, SH memaparkan, "Penanda tanganan perjanjian kerjasama (MoU) antara Ketua PN Batang dengan LBH Putra Nusantara ini dikemas dalam acara sederhana tanpa seremonial berlebihan hanya berlangsung selama lebih kurang 15 menit mengingat para masing-masing pihak harus kembali meneruskan kegiatan rutin mereka sebagaimana biasa yakni memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan.Semoga dengan adanya layanan pos bakum ini, masyarakat tidak mampu yang mengharapkan mendapatkan layanan, pengakuan serta jaminan hukum sama dengan masyarakat lainnya dapat lebih terayomi dan terlindungi kepentingan hukumnya, Ujar Okto. 

Baca juga: Ahli dari Universitas Lampung Ungkap Dugaan Mafia Tanah di Lahan 4.650 Hektare Milik PTPN I Regional 7

Pemerintah telah berusaha maksimal mewujudkan rasa Keadilan Bagi Semua (Justice for All) melalui program  posbakum ini. Masyarakat tidak mampu tidak perlu takut dan sungkan untuk berurusan di lembaga peradilan pada umumnya dan PN Batang khususnya, karena hal ini merupakan hak bagi setiap warga Negara yang tidak mampu, "Imbuh Okto. 

Paman Adam 

Baca juga: Kemenkumham Jateng Lakukan Audit Kepatuhan Notaris di Banyumas dan Purbalingga